[Koran-Digital] EDITORIAL Negeri Satgas
Jangan sampai kelak muncul satgas pemerintahan untuk menjalankan roda
pemerintahan karena pemerintahan ini tidak efektif!
REZIM ini paling produktif menciptakan lembaga baru yang sesungguhnya
tidak diperlukan. Berbagai satuan tugas (satgas) dibentuk untuk
menangani rupa-rupa soal. Celakanya, kebanyakan satgas gagal menjalankan
tugas.
Namun, pemerintah tidak peduli dan terus saja melahirkan lembaga ad hoc
itu. Yang terbaru, melalui penerbitan Perpres Nomor 25/2012, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Pornografi atau Satgas Antipornografi.
Lembaga yang dipimpin Menko Kesra Agung Laksono untuk mencegah dan
menangani pornografi itu gemuk dengan beranggotakan 17 kementerian.
Seperti satgas-satgas sebelumnya, pembentukan Satgas Antipornografi itu
jelas tidak diharapkan. Apalagi sejak 2005, sudah puluhan satgas
dibentuk pemerintah. Namun, tidak satu pun yang berfungsi dengan baik.
Pemerintah, misalnya, pernah membentuk Satgas Investa si Infrastruktur.
Hasilnya pengembangan infrastruktur di negeri ini jalan di tempat.
Pernah juga dibentuk SatgasUnit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua
Barat (UP4B), tetapi kondisi di Papua tetap saja terbelakang. Bukan
pembangunan yang gencar di Bumi Cenderawasih itu, melainkan penembakan
misterius yang terus marak. Polisi, tentara, dan masyarakat sipil
menjadi korban penembak misterius.
Kinerja satgas lainnya yang pernah dibentuk seperti Satgas Perlindungan
TKI dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pun tidak berbeda. Dalam banyak
hal mereka bahkan jauh lebih buruk karena juga menciptakan kontroversi
tidak produktif.
Sesungguhnya kegagalan satgas sudah terjadi sejak ia dibentuk. Satgas
adalah lembaga koordinatif yang tidak memiliki kewenangan. Ia dapat
melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi, tetapi tidak memiliki
kekuasaan untuk melakukan eksekusi. Artinya, satgas hanyalah macan ompong.
Namun, negara tetap saja harus menguras anggaran untuk membiayai lembaga
yang tiada berkinerja itu. Karena itu, pemborosan yang terus diproduksi
rezim ini harus dihentikan.
Alih-alih membentuk lembaga ad hoc yang tidak perlu, semestinya Presiden
Yudhoyono mengoptimalkan lembagalembaga terkait yang sudah ada.
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, misalnya, tidak perlu dibentuk
seandainya Presiden Yudhoyono memiliki kepemiimpinan dan kewibawaan
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mendorong kejaksaan,
kehakiman, dan kepolisian agar bekerja lebih bersih, lebih disiplin, dan
lebih tegas dalam menumpas hanky-panky.
Jangan jadikan negeri ini negeri satgas. Jangan sampai kelak muncul
satgas pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan karena
pemerintahan ini tidak efektif!
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
